JOMBANG – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Jombang dugaan salah tangkap. Korban salah tangkap tersebut dialami Sholikah (37) warga Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang sebulan lalu.
Menurut Samsul, calon suami korban, istrinya ditangkap saat operasi rutin yang digelar SatPol PP pada 12 Maret 2009 lalu. Ia juga menyayangkan, razia hingga berbuntut penangkapan istrinya itu tanpa dilakukan interogasi terlebih dahulu.
“Waktu itu istri saya sedang ada di kamar, lalu tiba-tiba ditangkap dan dibawa ke kantor Pol PP. Jadi nggak ditanya dulu, langsung dicakup,” ujar Samsul sengit.
Samsul menilai, ulah SatPol PP yang menangkap calon istrinya sangat tidak wajar dan sewenang-wenang. Apalagi, menurutnya, ‘Polisi Pemkab’ sempat meminta imbalan uang sejumlah Rp 3 juta untuk bisa mengembalikan Solikhah dari Panti Rehabilitasi.
“Alasannya untuk administrasi. Saya uang dari mana sebesar itu ?” ungkap Samsul sambil mengancam akan berbugil ria jika SatPol PP mengelak telah meminta uang administrasi kepadanya.
Sebelumnya, Samsul yang berupaya mengeluarkan Solikhah dari ‘belenggu’ Pol PP itu telah menunjukkan bukti sah sebagai warga Desa Tunggorono, Jombang. Namun, kenyataaan, SatPol PP masih mempersulit untuk mengeluarkan istrinya yang terkena razia.
“Dia itu benar-benar calon istri saya. Buktinya juga sudah saya tunjukkan dengan surat-surat kelengkapan dari RT/RW, desa maupun kelurahan. Tapi masih saja dimintai uang Rp 3 juta dan dipersulit,”
Sementara, Kepala Bidang Operasi (KaBidOp), Wikko Diaz, saat dikonfirmasi hal ini, Selasa (21/4), dirinya tidak ada di tempat. Salah seorang petugas di pos jaga juga mengaku tidak mngetahui nomor ponsel Wikko untuk dihubungi.
"Waduh, saya nggak tahu nomornya. Tapi yang jelas, beliau tidak ada di tempat," ujarnya. tar
|
Menurut Samsul, calon suami korban, istrinya ditangkap saat operasi rutin yang digelar SatPol PP pada 12 Maret 2009 lalu. Ia juga menyayangkan, razia hingga berbuntut penangkapan istrinya itu tanpa dilakukan interogasi terlebih dahulu.
“Waktu itu istri saya sedang ada di kamar, lalu tiba-tiba ditangkap dan dibawa ke kantor Pol PP. Jadi nggak ditanya dulu, langsung dicakup,” ujar Samsul sengit.
Samsul menilai, ulah SatPol PP yang menangkap calon istrinya sangat tidak wajar dan sewenang-wenang. Apalagi, menurutnya, ‘Polisi Pemkab’ sempat meminta imbalan uang sejumlah Rp 3 juta untuk bisa mengembalikan Solikhah dari Panti Rehabilitasi.
“Alasannya untuk administrasi. Saya uang dari mana sebesar itu ?” ungkap Samsul sambil mengancam akan berbugil ria jika SatPol PP mengelak telah meminta uang administrasi kepadanya.
Sebelumnya, Samsul yang berupaya mengeluarkan Solikhah dari ‘belenggu’ Pol PP itu telah menunjukkan bukti sah sebagai warga Desa Tunggorono, Jombang. Namun, kenyataaan, SatPol PP masih mempersulit untuk mengeluarkan istrinya yang terkena razia.
“Dia itu benar-benar calon istri saya. Buktinya juga sudah saya tunjukkan dengan surat-surat kelengkapan dari RT/RW, desa maupun kelurahan. Tapi masih saja dimintai uang Rp 3 juta dan dipersulit,”
Sementara, Kepala Bidang Operasi (KaBidOp), Wikko Diaz, saat dikonfirmasi hal ini, Selasa (21/4), dirinya tidak ada di tempat. Salah seorang petugas di pos jaga juga mengaku tidak mngetahui nomor ponsel Wikko untuk dihubungi.
"Waduh, saya nggak tahu nomornya. Tapi yang jelas, beliau tidak ada di tempat," ujarnya. tar
KPU Jombang Pasang Kuda-Kuda
JOMBANG – Indikasi kecurangan dengan adanya ‘permainan’ dalam perolehan suara Pemilu Legislatif (Pileg) di Kabupaten Jombang kian rawan. Hal itu memaksa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jombang mulai pasang kuda-kuda.
KPU sebagai penyelenggara Pemilu langsung angkat bicara. Institusi pemilik regulasi pesta demokrasi di Indonesia itu mengaku tak akan main-main dengan proses penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara.
Bahkan, Ketua KPU Jombang, Erfan Efendi menolak untuk melakukan deal maupun kongkalikong dengan pihak tertentu. Kendati mengaku paham betul tentang mekanisme dan tata cara memainkan suara, namun Erfan enggan untuk melakukannya.
“Tidak hanya saya, tapi saya yakin anggota KPU lainnya tidak akan melakukan hal itu,” tegas Erfan disela penghitungan suara di Media Center KPU Jombang, Kamis (16/4).
Disinggung tentang perolehan suara aman ? Erfan mengatakan, semua tergantung dari hasil Bilangan Pembagian Pemilih (BPP). Menurutnya, angka tersebut berasal dari suara sah per dapil dibagi quota kursi yang akan menghasilkan BPP.
“Dari BPP kemudian dicross dengan suara parpol lalu didapatkan kursi per partai. Begitu kursi didapat, maka akan ketemu siapa yang memperoleh suara terbanyak,” ulas Erfan rinci. “Tapi paling tidak, untuk mencapai aman, seorang caleg harus mendapat 13 – 15 ribu suara,” sambungnya.
Di tempat yang sama, Medan Amrullah, Ketua Pokja Penghitungan Suara (situng) KPU setempat mengaku, pihaknya berkomitmen tidak akan menggunakan cara ‘haram’ untuk meloloskan caleg memperoleh kursi. Ia juga menandaskan, KPU akan memberikan sanksi sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
“Tangkap saja, kalau memang ada PPS maupun PPK yang berbuat curang dengan menggelembungkan dan menyusutkan suara perolehan suara caleg. Kita tidak pandang bulu dan itu unsur pidana,” ujar Medan didampingi Machwal Huda, Ketua Pokja Sosialisasi dan Kampanye.
Hal senada juga diutarakan Sayekti Suindyah dari Divisi Logistik KPU Jombang. Perempuan berjilbab ini mengaku, dirinya kerap mendapat tawaran untuk merekap suara aman. “Saya bilang, kalau M buat apa ? Kalau T kan semua dapat bagian. Tapi terus terang saya nggak bisa dan itu pidana,” aku Sayekti yang diangguki anggota KPU lainnya.
Sementara dari hasil perolehan suara sementara di Media Center KPU Jombang, sampai pukul 14.00 WIB, tercatat 18 kecamatan sudah mengantarkan data rekap suara ke KPU. Diperkirakan, semua dapat diketahui hasil sementara perolehan suara Pemilu Legislatif 2009 di Kabupaten Jombang pada hari ini.
“Semua kecamatan sudah selesai, tinggal mengantarkan data rekapnya ke KPU,” timpal Medan. tar
|
JOMBANG – Indikasi kecurangan dengan adanya ‘permainan’ dalam perolehan suara Pemilu Legislatif (Pileg) di Kabupaten Jombang kian rawan. Hal itu memaksa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jombang mulai pasang kuda-kuda.
KPU sebagai penyelenggara Pemilu langsung angkat bicara. Institusi pemilik regulasi pesta demokrasi di Indonesia itu mengaku tak akan main-main dengan proses penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara.
Bahkan, Ketua KPU Jombang, Erfan Efendi menolak untuk melakukan deal maupun kongkalikong dengan pihak tertentu. Kendati mengaku paham betul tentang mekanisme dan tata cara memainkan suara, namun Erfan enggan untuk melakukannya.
“Tidak hanya saya, tapi saya yakin anggota KPU lainnya tidak akan melakukan hal itu,” tegas Erfan disela penghitungan suara di Media Center KPU Jombang, Kamis (16/4).
Disinggung tentang perolehan suara aman ? Erfan mengatakan, semua tergantung dari hasil Bilangan Pembagian Pemilih (BPP). Menurutnya, angka tersebut berasal dari suara sah per dapil dibagi quota kursi yang akan menghasilkan BPP.
“Dari BPP kemudian dicross dengan suara parpol lalu didapatkan kursi per partai. Begitu kursi didapat, maka akan ketemu siapa yang memperoleh suara terbanyak,” ulas Erfan rinci. “Tapi paling tidak, untuk mencapai aman, seorang caleg harus mendapat 13 – 15 ribu suara,” sambungnya.
Di tempat yang sama, Medan Amrullah, Ketua Pokja Penghitungan Suara (situng) KPU setempat mengaku, pihaknya berkomitmen tidak akan menggunakan cara ‘haram’ untuk meloloskan caleg memperoleh kursi. Ia juga menandaskan, KPU akan memberikan sanksi sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
“Tangkap saja, kalau memang ada PPS maupun PPK yang berbuat curang dengan menggelembungkan dan menyusutkan suara perolehan suara caleg. Kita tidak pandang bulu dan itu unsur pidana,” ujar Medan didampingi Machwal Huda, Ketua Pokja Sosialisasi dan Kampanye.
Hal senada juga diutarakan Sayekti Suindyah dari Divisi Logistik KPU Jombang. Perempuan berjilbab ini mengaku, dirinya kerap mendapat tawaran untuk merekap suara aman. “Saya bilang, kalau M buat apa ? Kalau T kan semua dapat bagian. Tapi terus terang saya nggak bisa dan itu pidana,” aku Sayekti yang diangguki anggota KPU lainnya.
Sementara dari hasil perolehan suara sementara di Media Center KPU Jombang, sampai pukul 14.00 WIB, tercatat 18 kecamatan sudah mengantarkan data rekap suara ke KPU. Diperkirakan, semua dapat diketahui hasil sementara perolehan suara Pemilu Legislatif 2009 di Kabupaten Jombang pada hari ini.
“Semua kecamatan sudah selesai, tinggal mengantarkan data rekapnya ke KPU,” timpal Medan. tar
JOMBANG – Warga sekitar Taman Mastrip Jombang dikagetkan temuan mayat berjenis kelamin laki-laki. Diketahui, mayat tak beridentitas tersebut telah membusuk dan dikerubuti semut.
Kejadiannya, pada pagi hari saat pasukan kuning tengah membersihkan Taman Mastrip terkejut dengan adanya sosok mayat yang tergeletak. Tanpa berpikir panjang, pasukan kuning bersama warga langsung melaporkan temuannya ke Polsek setempat.
Mendapat laporan tersebut, polisi langsung bergerak dan menerjunkan anggotanya ke Tempat Kejadian Perkara (TKP). Dari identifikasi tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
“Mayat itu laki-laki tidak beridentitas dan tingginya sekitar 171 cm,” ujar petugas Polsek Kota Jombang di TKP, Kamis (16/4).
Dari oleh TKP, petugas hanya menemukan sepasang sandal jepit warna hijau, kaca mata, sarung motif kotak-kotak dan uang recehan. Selanjutnya, mayat yang tergeletak di taman kota itu di bawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi.
“Sementara ini kita belum bisa menyimpulkan penyebab kematian Mr X. Yang pasti sudah kita kirim ke rumah sakit untuk diotopsi,” jelas Kapolsek Jombang Kota, AKP Sumar. tar
|
Kejadiannya, pada pagi hari saat pasukan kuning tengah membersihkan Taman Mastrip terkejut dengan adanya sosok mayat yang tergeletak. Tanpa berpikir panjang, pasukan kuning bersama warga langsung melaporkan temuannya ke Polsek setempat.
Mendapat laporan tersebut, polisi langsung bergerak dan menerjunkan anggotanya ke Tempat Kejadian Perkara (TKP). Dari identifikasi tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
“Mayat itu laki-laki tidak beridentitas dan tingginya sekitar 171 cm,” ujar petugas Polsek Kota Jombang di TKP, Kamis (16/4).
Dari oleh TKP, petugas hanya menemukan sepasang sandal jepit warna hijau, kaca mata, sarung motif kotak-kotak dan uang recehan. Selanjutnya, mayat yang tergeletak di taman kota itu di bawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi.
“Sementara ini kita belum bisa menyimpulkan penyebab kematian Mr X. Yang pasti sudah kita kirim ke rumah sakit untuk diotopsi,” jelas Kapolsek Jombang Kota, AKP Sumar. tar
JOMBANG –Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jombang menolak, tuntutan 27 partai politik (parpol) untuk menghentikan penghitungan suara. KPU beralasan, seluruh kecamatan telah menyelesaikan proses penghitungan suara Pemilu Legislatif (Pileg) 2009.
Medan Amrullah, Ketua Pokja Penghitungan Suara (situng) KPU setempat mengaku, pihaknya tetap pada mekanisme untuk meneruskan penghitungan suara sesuai aturan. Sebab, proses penghitungan sudah memasuki ‘etape’ rekapitulasi.
“Jelas tidak mungkin kita menghentikannya. Prosesnya sekarang sudah pada tahapan rekapitulasi suara,” tegas Medan, Selasa (14/4).
Menurutnya, sesuai aturan, setiap penghitungan ulang tetap harus mengacu pada rekomendasi Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu. Setelah itu, KPU akan melakukan koordinasi dengan pemberi ‘restu’ untuk penyelesaian penghitungan suara ulang.
“Jadi dengan terpaksa, surat FLP kita abaikan,” singkat Medan di kantornya.
Tercatat, 27 partai kecil yang tergabung dalam Forum Lintas Partai (FLP) menuntut KPU Jombang menghentikan proses penghitungan suara. Tak tanggung-tanggung, FLP langsung menulis pernyataan dalam surat bernomor, 007/FLP/IV/2009.
Selain ke KPU, surat yang berisi tentang sorotan beberapa pelanggaran Pemilu di Kabupaten Jombang itu juga akan dikirimkan ke Presiden dan pihak terkait lainnya. Sebagai penguat pernyataan, FLP juga melampiri tandatangan 27 parpol pendukung diantaranya PKPB, PPRN, BARNAS, PKPI, PPI, PDP, PMB, PDS, PBB, PIS, PKNU, PPNUI dan Partai Buruh.
“Pelanggaran itu mulai dari maraknya money politics, penggelembungan dan manipulasi suara, serta banyaknya kertas suara tidak sah yang tidak dicek ulang,” ujar seorang dari penandatangan pernyataan ke KPU tersebut.
Dengan maraknya dugaan pelanggaran Pemilu itu, FLP mendesak KPU Jombang menghentikan proses penghitungan suara. “Penghitungan baru bisa dilakukan jika seluruh kesalahan itu diselesaikan terlebih dahulu,” sambung anggota FLP lainnya. tar
|
Medan Amrullah, Ketua Pokja Penghitungan Suara (situng) KPU setempat mengaku, pihaknya tetap pada mekanisme untuk meneruskan penghitungan suara sesuai aturan. Sebab, proses penghitungan sudah memasuki ‘etape’ rekapitulasi.
“Jelas tidak mungkin kita menghentikannya. Prosesnya sekarang sudah pada tahapan rekapitulasi suara,” tegas Medan, Selasa (14/4).
Menurutnya, sesuai aturan, setiap penghitungan ulang tetap harus mengacu pada rekomendasi Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu. Setelah itu, KPU akan melakukan koordinasi dengan pemberi ‘restu’ untuk penyelesaian penghitungan suara ulang.
“Jadi dengan terpaksa, surat FLP kita abaikan,” singkat Medan di kantornya.
Tercatat, 27 partai kecil yang tergabung dalam Forum Lintas Partai (FLP) menuntut KPU Jombang menghentikan proses penghitungan suara. Tak tanggung-tanggung, FLP langsung menulis pernyataan dalam surat bernomor, 007/FLP/IV/2009.
Selain ke KPU, surat yang berisi tentang sorotan beberapa pelanggaran Pemilu di Kabupaten Jombang itu juga akan dikirimkan ke Presiden dan pihak terkait lainnya. Sebagai penguat pernyataan, FLP juga melampiri tandatangan 27 parpol pendukung diantaranya PKPB, PPRN, BARNAS, PKPI, PPI, PDP, PMB, PDS, PBB, PIS, PKNU, PPNUI dan Partai Buruh.
“Pelanggaran itu mulai dari maraknya money politics, penggelembungan dan manipulasi suara, serta banyaknya kertas suara tidak sah yang tidak dicek ulang,” ujar seorang dari penandatangan pernyataan ke KPU tersebut.
Dengan maraknya dugaan pelanggaran Pemilu itu, FLP mendesak KPU Jombang menghentikan proses penghitungan suara. “Penghitungan baru bisa dilakukan jika seluruh kesalahan itu diselesaikan terlebih dahulu,” sambung anggota FLP lainnya. tar
JOMBANG – Calon Legislatif (caleg) Partai Golkar untuk DPR RI nomor urut 10, Yusuf Husni diperkirakan mendulang suara besar di wilayah Dapil Jatim 8. Di Dapil yang meliputi Mojokerto, Jombang, Nganjuk dan Madiun ini, Yusuf Husni mampu memperkaya pundi-pundi suaranya di Pemilu Legislatif (Pileg) 2009.
Kunadi, salah seorang tim sukses Yusuf Husni mengatakan, untuk wilayah Kabupaten Jombang saja, perolehan suara Yusuf Husni bisa dilihat dan dibuktikan dengan penghitungan suara sementara di semua TPS. Menurutnya, suara yang terkumpul untuk caleg yang diusung partai berlambang beringin ini cukup signifikan dan memuaskan.
“Anda bisa hitung sendiri dengan bukti yang kita peroleh dari tiap TPS. Dan ini riil kalau Pak Yusuf Husni menguasai suara di Dapil Jatim 8,” ujar Kunadi, Senin (13/4).
Dengan penuh percaya diri, Kunadi juga mengklaim, secara global kemenangan di tiap TPS untuk wilayah Kabupaten Jombang menjadi ukuran kemenangan Yusuf Husni. Ia juga mengingatkan, angka yang ditunjukkan dengan perolehan suara tersebut tak terlepas dari usaha yang selama ini dilakukan.
“Disamping sosok Yusuf Husni yang sudah mengakar di kalangan masyarakat bawah, dia juga termasuk orang yang sangat memperhatikan dan membela kepentingan masyarakat. Dan, lanjut Kunadi, semua itu sudah ‘terbangun’ tidak hanya saat dia mencalonkan saja,” terangnya.
Lebih jauh Kunadi mengatakan, saat Yusuf Husni menjabat sebagai anggota DPRD Propinsi Jawa Timur, dia tidak pernah melupakan pengabdian dirinya kepada masyarakat. Seringkali, menurut Kunadi, Yusuf Husni selalu berkunjung dan turun ke bawah (turba) untuk mendengar keluhan dan harapan masyarakat terutama kaum tani.
“Seperti kepada masyarakat LMDH, Yusuf Husni sangat dekat. Maka tak salah jika dia layak menduduki kursi anggota dewan pusat,” jelasnya berpromo.
Ia menjelaskan, fakta tersebut bisa terlihat dengan angka yang tertera di Dapil 4, 5 dan Dapil 6 di Kabupaten Jombang. Ia menunjukkan, seperti di Dapil 4, Yusuf Husni berhasil mendulang suara di wilayah Ngoro dan di Bandar Kedungmulyo juga mendapat suara.
“Kalau di Dapil 5, Yusuf Husni meraih suara terbanyak di banding dengan caleg sesama partai. Di Dapil 6 juga unggul, yang pasti dia memperoleh suara terbesar di banding yang lain,” ulasnya.
Sementara, Bambang yang tergolong simpatisan caleg bernomor urut 10 dari Partai Golkar itu menegaskan, perolehan suara Yusuf Husni harus dijaga keakuratannya. Kata dia, masyarakat diharapkan ikut mengawal dan mengamankan perolehan suara Yusuf Husni yang didapat di masing-masing wilayah Dapil Jatim 8.
“Sebab, kalau suara bulat itu tak dijaga ada kemungkinan akan dimanipulasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Akibatnya akan merusak perolehan suara masyarakat yang menggantungkan aspirasinya ke Yusuf Husni,” tandasnya. tar
|
Kunadi, salah seorang tim sukses Yusuf Husni mengatakan, untuk wilayah Kabupaten Jombang saja, perolehan suara Yusuf Husni bisa dilihat dan dibuktikan dengan penghitungan suara sementara di semua TPS. Menurutnya, suara yang terkumpul untuk caleg yang diusung partai berlambang beringin ini cukup signifikan dan memuaskan.
“Anda bisa hitung sendiri dengan bukti yang kita peroleh dari tiap TPS. Dan ini riil kalau Pak Yusuf Husni menguasai suara di Dapil Jatim 8,” ujar Kunadi, Senin (13/4).
Dengan penuh percaya diri, Kunadi juga mengklaim, secara global kemenangan di tiap TPS untuk wilayah Kabupaten Jombang menjadi ukuran kemenangan Yusuf Husni. Ia juga mengingatkan, angka yang ditunjukkan dengan perolehan suara tersebut tak terlepas dari usaha yang selama ini dilakukan.
“Disamping sosok Yusuf Husni yang sudah mengakar di kalangan masyarakat bawah, dia juga termasuk orang yang sangat memperhatikan dan membela kepentingan masyarakat. Dan, lanjut Kunadi, semua itu sudah ‘terbangun’ tidak hanya saat dia mencalonkan saja,” terangnya.
Lebih jauh Kunadi mengatakan, saat Yusuf Husni menjabat sebagai anggota DPRD Propinsi Jawa Timur, dia tidak pernah melupakan pengabdian dirinya kepada masyarakat. Seringkali, menurut Kunadi, Yusuf Husni selalu berkunjung dan turun ke bawah (turba) untuk mendengar keluhan dan harapan masyarakat terutama kaum tani.
“Seperti kepada masyarakat LMDH, Yusuf Husni sangat dekat. Maka tak salah jika dia layak menduduki kursi anggota dewan pusat,” jelasnya berpromo.
Ia menjelaskan, fakta tersebut bisa terlihat dengan angka yang tertera di Dapil 4, 5 dan Dapil 6 di Kabupaten Jombang. Ia menunjukkan, seperti di Dapil 4, Yusuf Husni berhasil mendulang suara di wilayah Ngoro dan di Bandar Kedungmulyo juga mendapat suara.
“Kalau di Dapil 5, Yusuf Husni meraih suara terbanyak di banding dengan caleg sesama partai. Di Dapil 6 juga unggul, yang pasti dia memperoleh suara terbesar di banding yang lain,” ulasnya.
Sementara, Bambang yang tergolong simpatisan caleg bernomor urut 10 dari Partai Golkar itu menegaskan, perolehan suara Yusuf Husni harus dijaga keakuratannya. Kata dia, masyarakat diharapkan ikut mengawal dan mengamankan perolehan suara Yusuf Husni yang didapat di masing-masing wilayah Dapil Jatim 8.
“Sebab, kalau suara bulat itu tak dijaga ada kemungkinan akan dimanipulasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Akibatnya akan merusak perolehan suara masyarakat yang menggantungkan aspirasinya ke Yusuf Husni,” tandasnya. tar
Banyak Kasus Pelanggaran Pemilu Mandeg
JOMBANG - Lambatnya Panwaskab Jombang menangani sejumlah pelanggaran Pemilu, memaksa gabungan 24 parpol di Jombang, Senin (13/4) berunjukrasa. Mereka yang tergabung dalam Forum Lintas Partai (FLP), menuntut Panwaskab Jombang dibubarkan. Panwaskab dianggap tak becus dan menggantung proses penyelesaian temuan dan laporan dugaan pelanggaran.
Tepat pukul 1 siang, sekitar 50 orang dari pimpinan dan pengurus parpol itu mendatangi gedung Panwaskab Jombang dengan menenteng puluhan poster bernada hujatan dan kecaman. Para pengunjukrasa yang menghadiahi Panwaskab dengan sebuah sarung bermotif kotak-kotak warna hitam itu meminta, agar Panwaskab tidak sekedar menerima dan mengumpulkan laporan saja.
“Harusnya Panwas tidak hanya diam, tapi usut tuntas pelaporan tindak pelanggaran Pemilu secara hukum,” teriak Munir, korlap aksi FLP yang juga Ketua DPC Partai Indonesia Sejahtera (PIS) ini bersemangat. “Panwas nggak becus nyambut gawe !” sahut pengunjukrasa lain menimpali orasi.
Aksi yang dipicu kasus keterlibatan PPS / saksi dan orang luar termasuk KPPS di TPS 1 Desa Sumbernongko, Kecamatan Ngusikan Jombang saat pemungutan suara 9 April lalu itu, menyebut pelanggaran Pemilu tersebut harus ditindak secara hukum. Sebab dalam kasus yang kemarin dilangsungkan pemungutan suara ulang itu, terekam jelas para PPS termasuk KPPS dan orang luar ring TPS bermasalah tersebut ikut mengarahkan pilihan pemilih dibilik suara.
Sementara, Machrus, anggota Panwaskab Jombang yang menerima hadiah sarung mengatakan, pihaknya telah berupaya maksimal untuk menyelesaikan setiap pelaporan tindak pelanggaran pemilu. “Kalau bukti dan data secara fakta mendukung, kita tetap memprosesnya,” kelit Machrus mewakili Ketua Panwaskab Jombang, M. Fatoni yang berhalangan hadir.
Setelah puas mengecam habis Panwaskab, massa FLP bergerak menuju kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang. Di kejaksaan, mereka yang diterima Kasi Intel, Sugimin, SH meminta, agar institusi yudikatif tersebut melakukan invetigasi terhadap KPU, selaku penyelenggara Pemilu dan Panwaskab sebagai lembaga pengawas proses Pemilu.
“Kita harapkan kejaksaan segera melakukan investigasi terhadap mereka,” ucap Djoko Fatah Rachim, peserta aksi dari Partai Buruh.
Fatah mensinyalir adanya permainan dan konspiarasi busuk pada penyelenggara pemilu di Kabupaten Jombang. Buktinya, banyak kasus pelanggaran yang dilaporkan tidak ada ujung pangkalnya.
“Semua mandeg dan tidak ada tindaklanjutnya,” sambung Fatah sebelum melanjutkan tuntutan yang sama ke Polres Jombang. tar
|
JOMBANG - Lambatnya Panwaskab Jombang menangani sejumlah pelanggaran Pemilu, memaksa gabungan 24 parpol di Jombang, Senin (13/4) berunjukrasa. Mereka yang tergabung dalam Forum Lintas Partai (FLP), menuntut Panwaskab Jombang dibubarkan. Panwaskab dianggap tak becus dan menggantung proses penyelesaian temuan dan laporan dugaan pelanggaran.
Tepat pukul 1 siang, sekitar 50 orang dari pimpinan dan pengurus parpol itu mendatangi gedung Panwaskab Jombang dengan menenteng puluhan poster bernada hujatan dan kecaman. Para pengunjukrasa yang menghadiahi Panwaskab dengan sebuah sarung bermotif kotak-kotak warna hitam itu meminta, agar Panwaskab tidak sekedar menerima dan mengumpulkan laporan saja.
“Harusnya Panwas tidak hanya diam, tapi usut tuntas pelaporan tindak pelanggaran Pemilu secara hukum,” teriak Munir, korlap aksi FLP yang juga Ketua DPC Partai Indonesia Sejahtera (PIS) ini bersemangat. “Panwas nggak becus nyambut gawe !” sahut pengunjukrasa lain menimpali orasi.
Aksi yang dipicu kasus keterlibatan PPS / saksi dan orang luar termasuk KPPS di TPS 1 Desa Sumbernongko, Kecamatan Ngusikan Jombang saat pemungutan suara 9 April lalu itu, menyebut pelanggaran Pemilu tersebut harus ditindak secara hukum. Sebab dalam kasus yang kemarin dilangsungkan pemungutan suara ulang itu, terekam jelas para PPS termasuk KPPS dan orang luar ring TPS bermasalah tersebut ikut mengarahkan pilihan pemilih dibilik suara.
Sementara, Machrus, anggota Panwaskab Jombang yang menerima hadiah sarung mengatakan, pihaknya telah berupaya maksimal untuk menyelesaikan setiap pelaporan tindak pelanggaran pemilu. “Kalau bukti dan data secara fakta mendukung, kita tetap memprosesnya,” kelit Machrus mewakili Ketua Panwaskab Jombang, M. Fatoni yang berhalangan hadir.
Setelah puas mengecam habis Panwaskab, massa FLP bergerak menuju kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang. Di kejaksaan, mereka yang diterima Kasi Intel, Sugimin, SH meminta, agar institusi yudikatif tersebut melakukan invetigasi terhadap KPU, selaku penyelenggara Pemilu dan Panwaskab sebagai lembaga pengawas proses Pemilu.
“Kita harapkan kejaksaan segera melakukan investigasi terhadap mereka,” ucap Djoko Fatah Rachim, peserta aksi dari Partai Buruh.
Fatah mensinyalir adanya permainan dan konspiarasi busuk pada penyelenggara pemilu di Kabupaten Jombang. Buktinya, banyak kasus pelanggaran yang dilaporkan tidak ada ujung pangkalnya.
“Semua mandeg dan tidak ada tindaklanjutnya,” sambung Fatah sebelum melanjutkan tuntutan yang sama ke Polres Jombang. tar
