Banyak Kasus Pelanggaran Pemilu Mandeg

JOMBANG - Lambatnya Panwaskab Jombang menangani sejumlah pelanggaran Pemilu, memaksa gabungan 24 parpol di Jombang, Senin (13/4) berunjukrasa. Mereka yang tergabung dalam Forum Lintas Partai (FLP), menuntut Panwaskab Jombang dibubarkan. Panwaskab dianggap tak becus dan menggantung proses penyelesaian temuan dan laporan dugaan pelanggaran.

Tepat pukul 1 siang, sekitar 50 orang dari pimpinan dan pengurus parpol itu mendatangi gedung Panwaskab Jombang dengan menenteng puluhan poster bernada hujatan dan kecaman. Para pengunjukrasa yang menghadiahi Panwaskab dengan sebuah sarung bermotif kotak-kotak warna hitam itu meminta, agar Panwaskab tidak sekedar menerima dan mengumpulkan laporan saja.

“Harusnya Panwas tidak hanya diam, tapi usut tuntas pelaporan tindak pelanggaran Pemilu secara hukum,” teriak Munir, korlap aksi FLP yang juga Ketua DPC Partai Indonesia Sejahtera (PIS) ini bersemangat. “Panwas nggak becus nyambut gawe !” sahut pengunjukrasa lain menimpali orasi.

Aksi yang dipicu kasus keterlibatan PPS / saksi dan orang luar termasuk KPPS di TPS 1 Desa Sumbernongko, Kecamatan Ngusikan Jombang saat pemungutan suara 9 April lalu itu, menyebut pelanggaran Pemilu tersebut harus ditindak secara hukum. Sebab dalam kasus yang kemarin dilangsungkan pemungutan suara ulang itu, terekam jelas para PPS termasuk KPPS dan orang luar ring TPS bermasalah tersebut ikut mengarahkan pilihan pemilih dibilik suara.

Sementara, Machrus, anggota Panwaskab Jombang yang menerima hadiah sarung mengatakan, pihaknya telah berupaya maksimal untuk menyelesaikan setiap pelaporan tindak pelanggaran pemilu. “Kalau bukti dan data secara fakta mendukung, kita tetap memprosesnya,” kelit Machrus mewakili Ketua Panwaskab Jombang, M. Fatoni yang berhalangan hadir.

Setelah puas mengecam habis Panwaskab, massa FLP bergerak menuju kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang. Di kejaksaan, mereka yang diterima Kasi Intel, Sugimin, SH meminta, agar institusi yudikatif tersebut melakukan invetigasi terhadap KPU, selaku penyelenggara Pemilu dan Panwaskab sebagai lembaga pengawas proses Pemilu.

“Kita harapkan kejaksaan segera melakukan investigasi terhadap mereka,” ucap Djoko Fatah Rachim, peserta aksi dari Partai Buruh.

Fatah mensinyalir adanya permainan dan konspiarasi busuk pada penyelenggara pemilu di Kabupaten Jombang. Buktinya, banyak kasus pelanggaran yang dilaporkan tidak ada ujung pangkalnya.

“Semua mandeg dan tidak ada tindaklanjutnya,” sambung Fatah sebelum melanjutkan tuntutan yang sama ke Polres Jombang. tar