Caleg PDIP DPRD Kabupaten Jombang Dapil I (Jombang, Peterongan) Nomor Urut 1
JOMBANG – Lemahnya sistem pendidikan di Indonesia memaksa masyarakat tak bisa berbuat banyak. Disamping itu, persoalan pelayanan kesehatan terkadang juga tak berpihak pada masyarakat. Hingga kini, masyarakat hanya dijadikan bagian dari konspirasi pihak tertentu. Pada akhirnya, dua unsur penting tersebut belum bisa dinikmati secara luas oleh masyarakat.
Melihat kenyataan itu, Drs. Genti Suwarno, MM, anggota Komisi D DPRD Kabupaten Jombang menilai, pemerintah belum secara maksimal memberikan pelayanannya kepada masyarakat. Menurut pria yang kini mencalonkan kembali sebagai legislatif (caleg) DPRD Kabupaten Jombang untuk Daerah Pemilihan (Dapil) I (Jombang dan Peterongan) ini, pelayanan kesehatan dan pendidikan masih minim dinikmati masyarakat.
“Sampai saat ini, masyarakat belum bisa merasakan pendidikan dan menikmati pelayanan kesehatannya secara utuh,” tandas Genti Suwarno, caleg PDIP nomor urut 1.
Dengan kondisi tersebut, dirinya merasa terpanggil untuk memperbaiki sistem yang kian lama tak jelas arahnya. Dikatakan Genti Suwarno, seharusnya dinas pendidikan sebagai institusi di bawah naungan pemerintah dapat mengoptimalkan kualitasnya.
“Itu yang dari sisi pendidikan. Coba bayangkan dan lihat sendiri di rumah sakit, selama ini pelayanan kesehatan kepada pasien khususnya masyarakat tak mampu, belum optimal,” geram Genti Suwarno.
Namun dirinya tak pesimis untuk menjadi bagian penting ikut memperbaiki sistem yang sudah carut marut. Ia mencontohkan, pelayanan kesehatan melalui jalur Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan juga Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesda) belum seutuhnya menyentuh sasaran.
“Kalau saya lihat, Jamkesmas yang dapat kucuran dana dari pemerintah pusat baru sebatas pada orang-orang tertentu, apalagi Jamkesda,” papar caleg Dapil I ini berapi-api.
Diharapkan, kedepan model pelayanan dengan menggunakan dana dari pemerintah harus terealisasi secara menyeluruh ke masyarakat. Ia menegaskan, anggaran kesehatan tersebut sudah teralokasi sesuai dengan penggunaannya.
“Saya sangat kecewa jika biaya untuk masyarakat, apalagi untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin tersendat hanya persoalan data,” terang Genti Suwarno yang akrab disapa Mas Ndung ini dengan senyum ramahnya.
Sebab menurut Mas Ndung, jumlah masyarakat miskin (maskin) yang seharusnya mendapat biaya kesehatan dan pendidikan lebih banyak dari data yang dimiliki pemerintah. Ia mengungkapkan, angka kemiskinan di Kabupaten Jombang, kali ini bisa mencapai hitungan 200 ribu jiwa.
“Sementara data milik pemerintah masih memakai acuan data tahun 2005, dan itu tidak berubah-ubah. Bayangkan sudah 3 tahun data jumlah masyarakat miskin relatif sama. Itu belum termasuk angka pengangguran yang melebihi 40 ribu orang,” urai Genti Suwarno. tar
