JOMBANG - Calon Legeslatif (Caleg) DPR RI Nomor urut 5 Daerah Pemilihan VIII (Madiun, Nganjuk, Jombang, Mojokerto) dari Partai Demokrat, Ir. Wimpie Haryono bertekad mengangkat isu pemberantasan praktek korupsi sebagai agenda utama partai pada pemilu 2009 mendatang.
“Praktek korupsi di era otonomi daerah, harus mendapat perhatian serius,” kata mantan Ketua DPC Partai Demokrat Jombang, Minggu (14/12) kemarin saat verifikasi Caleg di PAC Peterongan Kabupaten Jombang.
Pria yang akrab disapa Wimpie ini mengungkapkan, maraknya berbagai kasus korupsi saat ini, telah merusak sendi-sendi ekonomi dan moral anak bangsa. “Karena itu saya menyerukan kepada kader-kader Partai Demokrat di Jawa timur untuk bersama-sama dengan masyarakat memerangi korupsi,” tegasnya.
Dijelaskannya, di era otonomi daerah saat ini, sebenarnya telah membawa berkah bagi hampir semua masyarakat. “Tapi yang terjadi justru sebaliknya masyarakat miskin makin bertambah, berarti ada sesuatu yang salah,” katanya menegaskan.
Pihaknya juga menyoroti tentang lemahnya aparat penegak hukum di daerah dalam melakukan penuntasan kasus-kasus korupsi.” Terkadang saya hanya menangkap kesan mereka ini masih setengah-setengah dalam melakukan penegakan hukum,” jelasnya.
Tak jarang kata Wimpie, orang yang lemah kedudukannya di lingkungan pemerintahan seringkali menjadi korban sebuah sistem. “Wajar jika ada yang merasa bahwa keadilan itu hanya milik orang-orang dari kalangan yang mampu saja, baik dari sisi kekuasaan mapun mampu secara materi,” katanya menambahkan.
Wimpie juga meminta melalui hari anti korupsi sedunia yang diperingati beberapa hari yang lalu akan menggugah semangat aparat penegak hukum untuk melakukan pengusutan kasus-kasus korupsi yang hingga kini tidak ada kejelasan.
“Pemberantasan korupsi itu tidak sekedar retorika saja. Akan tetapi harus dibuktikan dengan tindakan yang konkrit,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengaku prihatin dengan proses penegakan hukum di Indonesia khususnya Jawa timur yang hingga puluhan tahun tak menujukan prestasi, utamamya dalam pengungkapan kasus-kasus korupsi.
“Saya hanya sering mendengar ada beberapa pejabat negara yang dipanggil oleh pihak kejaksaan karena diduga terlibat korupsi, tapi setelah itu tidak ada kelanjutannya,” tandasnya.
Pihaknya mengaku pesimis kasus-kasus korupsi di Indonesia. Akan dapat diungkap, jika aparatnya tidak mengedepankan profesionalisme dan komitmen dengan tugas dan jabatan yang diembannya.
“Mental aparat penegak hukum itu sendiri juga perlu dibenahi, percuma bicara korupsi tapi mental aparatnya tidak berubah,” ujar Wimpie berapi-api.
Ia juga meminta agar calon legislatif dari partai demokrat berani mengatakan tidak terhadap korupsi. “Artinya caleg partai demokrat harus menjadi contoh bagi partai lainya dalam perang melawan korupsi,” tegasnya.
Ia menambahkan, caleg partai demokrat juga harus berani melakukan kontrak politik dengan masyarakat, bahwa mereka tidak akan melakukan korupsi jika kelak terpilih menjadi anggota legislatif.
“Ini sebuah komitmen moral yang harus dipegang teguh oleh seluruh caleg demokrat di seluruh Indonesia,” pungkasnya. tar
