JOMBANG – Setelah sebelumnya sempat terhenti, kini kasus dana bantuan untuk masjid di wilayah Kabupaten Jombang kembali disoal. Tak ayal, kasus memalukan tersebut membuat geram Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Jombang, Muslimin menyayangkan, ‘bantuan langsung’ yang bersumber dari APBD Jombang 2008 tersebut sempat terhenti di kecamatan. Seharusnya, kata Muslimin, dana bantuan masjid itu diterimakan langsung kepada pengurus masjid tanpa perantara kecamatan.

“Tidak seharusnya kecamatan mendistribusikan bantuan masjid. Akibatnya, dana itu nggak cair dan lama diterima ta’mir atau pengurus masjid,” tegas Muslimin di ruangan Komisi D, Selasa (24/3).

Kendati telah diterima oleh ta’mir, namun pencairan dana bantuan masjid tersebut sempat terkatung-katung hingga memasuki tahun anggaran 2009. Menurutnya, jika hal tersebut tidak terhenti di kecamatan, bisa dipastikan dana bantuan masjid bisa diterima tahun 2008 sesuai masa penganggarannya.

“Bayangkan, dana tahun 2008, baru diterima tahun 2009. Seharusnya, dana itu masuk dulu ke Kas Daerah, baru diterimakan kepada masjid yang bersangkutan,” jelas politisi PAN Jombang ini berapi-api.

Muslimin secara terbuka juga mengungkapkan, dirinya menemukan sejumlah masjid yang mengajukan bantuan di 3 desa sempat tertunda pencairannya. Beberapa masjid tersebut, keseluruhan berada di wilayah Kecamatan Mojowarno.

“Meskipun sudah mendapat bantuan, tapi sempat nunggu setahun baru bisa cair. Itupun camat yang mengambil dan kemudian diberikan kepada masjid yang mengajukan permohonan bantuan,” katanya.

Muslimin berharap, pada proses pengajuan dan tahap pencairan, tidak perlu melalui kecamatan. Dikatakan Muslimin, hal ini akan dapat memutus mata rantai birokrasi yang terlalu berbelit-belit.

“Begitu pengajuan di acc, pada saat itu pula dana bisa dicairkan dan diterimakan. Kenapa harus camat ikut-ikut menjadi wadah distribusi ? Kan bisa langsung diberikan kepada masjid atau ta’mir yang mengajukan,” tandas Muslimin. tar